Soekarno vs Musso: Konflik Ideologi atau Politik Kekuasaan?*

 

            Semua orang mafhum tatkala membicarakan polemik Musso dan Soekarno dalam bingkai peristiwa Madiun, tempat dimana bertemunya dua kutub kekuatan ideologis dunia di Indonesia. Keduanya memang mempunyai mentor politik sama yang dianggap sebagai ‘Ratu Adil’ pada masa itu yakni Cokroaminoto. Musso cukup konsisten dengan ideologi Komunis-nya hingga ia mendapat beasiswa di universitas Lenin, juga melanglang buana sampai namanya cukup diperhitungkan di komintern di Uni Soviet. Soekarno menjalankan politik elegan dengan ketokohannya yang masyur, nasionalisme yang kerap bersinggungan dengan ide-ide sosialis pencerahan – kemudian disebut Marhaen – seakan menjadi jawaban relevan terhadap konstelasi pada masa itu.

            Medio 40-an pasca Indonesia merdeka, dunia terbagi menjadi dua kutub yang terbelah secara ideologis, Fasisme yang direpresentasikan oleh negara-negara seperti Jerman, Italia dan Jepang mencoba menginvasi dunia lewat berbagai jalur. Kutub kedua digawangi AS dan Soviet yang berkooperasi ideologis lewat doktrin Dimitrov yang dikeluarkan oleh Komintern (menyatukan kaum Komunis).

            Dampak doktrin Dimitrov yang secara substantif memaklumi kooperasi Komunisme dengan Liberal-Kapitalis untuk melawan musuh bersama yaitu Fasisme akhirnya dibawa Musso ketika datang ke Indonesia. Musso yang merupakan salah satu tokoh yang disegani didunia pergerakan masa itu pun cukup fasih menerapkannya, Indonesia lewat kaum pergerakannya justru bahu membahu dengan Belanda untuk melawan infiltrasi Jepang. Akhirnya setelah dunia mengakui kehebatan dua kolaborator tersebut melawan Fasisme yang dapat dipukul habis muncullah doktrin radikal dari komintern, yaitu doktrin Zdhanov.

            Doktrin Zdhanov yang cenderung radikal yakni menghapus kooperasi dengan kapital-liberalis karena musuh bersama saat itu sudah hancur. Musso pun dengan cepat melakukan putaran 180 derajat. Inilah fenomena komunis yang tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpinnya Soekarno yang kontoversial itu. Komunis walau bagaimanapun harus “patuh” oleh instruksi komintern yang merupakan wadah tertinggi secara hierarkis.

            Musso mulai bersinggungan dengan Soekarno setelah kabinet Amir Syarifudin jatuh yang kemudian dikritik olehnya lewat konsepsi paradigmatisnya yang terkenal “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Bagi Musso – yang mulai membawa doktrin Zdhanov – lewat Jalan Baru-nya, meletakkan jabatan perdana menteri yang sudah di pegang kaum kiri kepada kaum Nasionalis borjuis (Soekarno-Hatta) adalah sebuah kesalahan besar.

Jalan Baru Musso dan strategi politik-ideologis

            Perspektif Musso yang kemudian distensil puluhan ribu kopi untuk para kader komunis membuktikan bahwa konsepsi tersebut sudah dipikirkan masak-masak. Lewat safari politiknya ia berpidato dengan gaya retorik-demagog yang sanggup menghipnotis massa.

Setelah Amir jatuh akibat perjanjian Renvile, kubu kiri kemudian membentuk poros oposisi kiri yang dinamakan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Lewat FDR inilah kritik terhadap Soekarno dan Hatta yang merepresentasikan kebijakan pemerintah mengemuka, apalagi terhadap Masyumi dan PNI yang jelas-jelas berputar arah lewat manuver politiknya yang semula mendukung Amir dengan perjanjian Renvilenya namun pada akhirnya menyalahkan Amir dan belok mendukung Hatta sebagai perdana Menteri.

Salah satu isi Jalan Baru adalah melebur partai-partai berhaluan Marxis-Sosialis seperti Partai Buruh, Partai Sosialis dan Partai Komunis Indonesia menjadi partai yang memiliki historia panjang secara empirik yakni Partai Komunis Indonesia.

Lewat FDR dan Jalan Baru, Musso mengkritik Soekarno sebagai kolaborator Jepang dan juga sebagai Nasionalis-borjuis yang notabene tidak layak memimpin Indonesia. Indonesia yang dinilai terlalu berpihak kepada Amerika sebagai bargain pengakuan kemerdekaan dianggap telah mencederai estetika kemerdekaan. Dan disinilah embrio konflik keduanya setelah mereka berpisah dari tempat kos Cokroaminoto.

            Soekarno yang menganggap Musso sebagai guru politiknya setelah Marx dan Cokroaminoto itu ternyata terjebak dalam kekalutan dilema keberpihakan antara Amerika dan Soviet. Walaupun ia pernah berpidato dengan kata-kata yang sangat terkenal waktu itu yakni “Amerika kita setrika dan Inggris kita linggis”. Soekarno juga pernah menyindir Amerika dengan “Go to Hell with your aid”. Namun gerakan Non-Blok Soekarno yang dikemudian hari terkenal itu awalnya manjalani jalan yang terjal. Banyak yang mengira bahwa legitimasinya kalah oleh Hatta sebagai perdana menteri yang condong ke Amerika. Rumor yang beredar adalah apa yang disebut dengan marshall plan yang merupakan rencana pembumi hangusan kaum kiri, Indonesia kemudian diberi apa yang kita kenal sebagai Red Drive Proposal sebagai bargain pengakuan kemerdekaan Indonesia yang saat itu sedang di goyang oleh agresi militer Belanda ke II, juga bantuan ekonomi Indonesia yang saat itu sedang krisis hingga perdana menteri Hatta melakukan kebijakan yang ditentang habis-habisan oleh FDR yaitu Reorganisasi-Rasionalisasi (Re-Ra) pada tubuh Tentara Republik Indonesia.

            Di Jalan Barunya, secara implisit Musso mengkritik Re-Ra sebagai taktik pembumi hangusan eksistensi kaum kiri yang memang memiliki laskar-laskar pemuda dan militer yang cukup disegani. Bagi Musso, Hatta dan Soekarno hendak menjual kemerdekaan ini kepada Amerika, sebaliknya pemerintah menilai Musso dan FDR hendak mendirikan negara Negara Soviet di Indonesia lewat Polemik Madiun.

Ik kom hier om orde te scheppen!

            Saat pertemuan yang haru biru antara Soekarno-Musso pada Agustus 1948, Soekarno mengajak Musso untuk turut serta membantu jalannya kemerdekaan Indonesia dari berbagai ancaman, Musso menjawab dengan singkat dengan bahasa Belanda “Ik kom hier om orde te scheppen” (saya datang kesini untuk menciptakan ketertiban). Harry Poeze dalam “Madiun 1948, PKI Bergerak” (2011) mengungkapkan bahwa jawaban itu menunjukkan oportunistis Musso yang ingin menjadi Presiden bila Madiun berhasil direbut.

            Aidit dalam pidato pembelaannya di pengadilan dengan gamblang menyebutkan bahwa Hatta-lah provokator yang bertanggung jawab men-design peristiwa Madiun – yang pada masa Orde Baru di sebut sebagai Pemberontakan Madiun – sehingga PKI dihabisi dari elit sampai akar rumput. Aidit pun menyebut Musso sebagai “komunis patriotis”.

            Amerika pada saat itu memang sedang mengamati perkembangan komunisme yang sangat pesat di Asia (Tenggara), ini yang menjadi dalih utama kaum kiri bahwa Hatta adalah biang keladi Peristiwa Madiun, dan tanpa disadari atau tidak setelah PKI hancur lebur pada 1948, Belanda benar-benar angkat kaki dari Indonesia.

-o0o-

            Hemat saya, Musso dan Soekarno sama-sama mempunyai kepentingan terkait kemerdekaan Indonesia, Soekarno yang terlanjur harum semenjak membacakan teks proklamasi menjadi magnit politik bagi kawan maupun lawannya. Ia pun terjebak dalam permainan polemik ideologis Amerika-Soviet karena Indonesia adalah wilayah seksi untuk diperebutkan, kepentingan Amerika jelas, menghancurkan Hegemoni Komunisme di Asia setelah China dan kemudian Filipina menjadi sarang Komunisme setelah Uni Soviet. Sedang Soviet, memutar taktik bagaimana – setelah Amir jatuh – merebut kembali Republik lewat kader-kader komunis yang militan. Apalagi dari segi peta ideologi Komunisme dan Liberal-Kapitalisme hanya bisa disatukan lewat doktrin Dimitrov dengan musuh bersama Fasis. Namun realitanya berbalik ketika doktrin Zdhanov muncul kepermukaan terkait runtuhnya Fasisme.

Selain itu, keduanya memang mempunyai akar rumput fanatik dari ketokohannya. Kendaraan politik mereka pun merupakan partai-partai besar, PNI dan PKI. Kedua partai tersebut fasih mengkolaborasi eksistensi hegemoni dan dominasi, meminjam Gramsci dalam Teori Hegemoninya, dimana perpaduan antara ideologi yang cenderung soft dengan kekuatan barisan dominasi fisik yang hard, partai-partai tersebut mempunyai barisan paramiliter hingga kepemudaan-mahasiswa yang cukup solid.

Bila kita apriori, kedua tokoh ini pun seperti dijadikan “boneka” ideologis dalam memperebutkan kekuasaan yang sinambung. Amerika melalui Hatta ke Soekarno dan Soviet melalui Komintern ke Musso.

Sejarah akhirnya bicara, mereka sangat antipati hingga akhirnya pecah Peristiwa Madiun pada 18 September 1948. Soekarno “memulainya” dengan pidato tanggal 19 September  1948, dalam pidato yang dipancarkan melalui Radio tersebut ia menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk memilih: Muso atau Soekarno-Hatta, “Negara kita mau dihancurkan, mari basmi bersama pengacau-pengacau itu!”. Hanya berselang tiga jam, melalui corong Radio Gelora Pemuda, Musso membalas pidato Soekarno, Musso menyatakan bahwa Soekarno-Hatta hendak menjual Indonesia kepada imperialis Amerika. “Oleh karena itu, rakyat Madiun dan juga daerah-daerah lain akan melepaskan diri dari budak-budak imperialis itu”.

Dan, akhirnya Musso dipersangkakan sebagai pemberontak dan mati terbunuh dalam tembak menembak dengan tentara pemerintah. Setelah itu giliran Amir Syarifudin, Soeripno dan kawan-kawan lainnya yang dibunuh tanpa diadili.

Setelah keran demokrasi terbuka lebar, banyak yang berpendapat bahwa konflik Musso-Soekarno adalah polemik Madiun yang didalamnya terdapat konflik hebat Amerika-Soviet, Siliwangi-Senopati, dan tentunya Komunisme-Liberal Kapitalisme.

*Oleh: Don Gusti Rao (Disampaikan sebagai pengantar pada agenda diskusi  ‘Kelompok Diskusi 49’. Selasa, 19 Juni 2012, ruang 002 Blok 4 UNAS)

Sumber bacaan:

-          Harry A. Poezze, ”Madiun 1948: PKI Bergerak”. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakart, 2011.

-          Himawan Soetanto, ”Madiun, dari Republik ke Republik”. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2006.

-          Soemarsono, ”Revolusi Agustus, Kesaksian Seorang Pelaku Sejarah”, Transkip & Edit oleh Komisi Tulisan Soemarsono, Eropa. Jakarta: Hasta Mitra, 2008.

-          Tim Buku Tempo, ” Muso, SI Merah di Simpang Republik”. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2011.

---

Syahrir dan “Gerakan Non-Massif”*

Ulung dalam diplomatisasi, disertai wacana kritis-persuasif untuk mematahkan argumen lawan, membuatnya di kagumi, terutama dalam konstelasi politik negara Republik yang masih hijau.

Kelihaiannya dalam apa yang saya sebut dengan gerakan non-masif itu tidak jarang membuahkan hasil signifikan. Pada 14 Agustus 1947 Syahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB. Berhadapan dengan para wakil bangsa-bangsa sedunia, Syahrir mengurai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad berperadaban aksara lantas dieksploitasi oleh kaum kolonial. Kemudian, secara piawai Syahrir mematahkan satu per satu argumen yang sudah disampaikan wakil Belanda, Eelco van Kleffens. Dengan itu, Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai sebuah bangsa yang memperjuangan kedaulatannya di gelanggang internasional. PBB pun turut campur, sehingga Belanda gagal mempertahankan upayanya untuk menjadikan pertikaian Indonesia-Belanda sebagai persoalan yang semata-mata urusan dalam negerinya.

Menarik, bila kita coba refleksi pada kelas pemikiran pendiri bangsa yang general, dimana beragam kontekstual hasanah perspektif pendiri bangsa bergumul dalam diskursus kebangsaan yang kemudian mempunyai orientasi sama, yaitu menghunus imperialisasi ke akarnya, juga membumi hanguskan jiwa-jiwa kolonialisme dari tanah air.

Syahrir termasuk personal yang progresif revolusioner, walaupun lebih mengutamakan cara-cara diplomatis dan tergolong persuasif iya mempunyai beragam pengalaman mencemplungkan diri dalam dunia proletar yang progresif. Salah satu yang ia praktekkan di tanah air adalah ketika terjun dalam pergerakan buruh. Ia juga memuat banyak tulisan tentang perburuhan dalam Daulat Rakyat. Ia pun kerap berbicara perihal pergerakan buruh dalam forum-forum politik. Mei 1933, Syahrir didaulat menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia.

Ini yang menarik, hentakan progresif revolusionernya seakan “bias” karena condong dengan wacana diplomatisasi persuasif, walaupun memang revolusioner kaum buruh menjadi generalisasi mengingat agitasi yang elegan seperti diplomatisasi Syahrir yang memang menjadi hal penting.

Saya teringat persentator kelas pergerakan/pemikiran Syahrir (SPPB) yakin Bang Rocky Gerung yang berkata bahwa Syahrir adalah tipe pemikir yang melebihi zamannya, Indonesia dalam konteks kenegaraan belum siap untuk menampung bahkan menerima gagasannya yang futuristik. Perspektif Syahrir yang tertuang dalam diplomasinya yang anti kekerasan, moderat, idealis dan dinamis bagi saya menjadi kelemahan yang kemudian ketika di elaborasi mendalam adalah hasil dari lemahnya pemobilisasian massa yang massif. Ia berbeda dengan Tan Malaka yang nomor satu dalam hal organisir massa yang massif, juga dengan Musso yang lewat pidato dan agitasi yang propagandis mampu mencuci otak-otak manusia yang mendengarnya. Menjadi pertanyaan besar dalam forum lewat Rocky Gerung adalah apakah ada relevansi mendalam dari lemahnya pemobilisasian massa yang massif Syahrir dengan hebatnya diplomasi yang ia perankan? Apakah ia tidak bisa memobilisasi masa yang massif layaknya Tan Malaka atau Musso? Padahal ia – bersama Tan Malaka dan Musso – adalah sama-sama pejuang “kiri” progresif yang menjadi harapan kaum buruh yang tertindas.

Pertanyaan besar yang kemudian menyeruak adalah ketika kita meneropong peta politik kebijakan Komunis Internasional yang (memang) apabila dilihat dari konteks kebijakan fundamental sama dengan mazhab yang di usung Bung Syahrir, yakni sosialisme. Kebijakan tersebut kemudian dikenal dengan nama doktrin Dimitrov medio 40- dan 50-an awal. Substansinya adalah ketika kaum progres kiri berubah haluan menjadi ber-kooperasi dengan kaum imperialis dan kapital-liberalis “tuan tanah” untuk kemudian melawan musuh bersama fasisme yang saat itu sangat hegemonik. Lalu, apakah diplomasi Syahrir – dengan kaum liberal-kapitalis – yang tergolong berhasil adalah efek dari Doktrin Dimitrov yang saat itu di anut oleh kaum komunis di seluruh dunia? Memang secara faham ideologis, PSI yang didirikan Syahrir menentang sistem kenegaraan Uni Soviet yang notabene adalah basis kekuatan Komintern, namun, generalisasi gerakan progresif-revolusioner kiri yang pro kaum buruh dan anti fasisme menjadi substansi objektif Syahrir mengadopsi Doktrin Dimitrov.

*Oleh: Don Gusti Rao

(Paper ini disampaikan pada SPPB Megawati Institute, Rabu, 23 Nov 2011. Juga dimuat pada Buletin IQRA PMII UNAS edisi XII / Mei-Juni 2012)

Prijanto dan Konstelasi DKI 1

Don Gusti Rao¹

Dalam bukunya Kenapa Saya Mundur dari Wagub DKI Jakarta yang dinilai sebagai sebuah pembenaran bagi langkah kontroversialnya, Prijanto sebagai orang baru di arena “politik” birokrasi sipil mengurai panjang perbedaan pendapatnya dengan Fauzi Bowo (Foke) selaku Gubernur DKI Jakarta. Mulai dari kemelut PAM Jaya, dugaan korupsi, penetapan pajak warung makan hingga estetika politik dalam ranah harga diri. Klimaksnya pada 25 Desember tahun lalu tatkala ia mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan ke Gubernur DKI perihal peletakan jabatanya sebagai Wagub.

Tidak diberikannya peran siginifikan untuk membangun kota Jakarta hingga tentang struktur ideal sebagai orang nomor dua yang tidak hanya menjadi bumper  DKI 1, namun juga diharapkan sebagai aktor dalam  finishing touch kebijakan yang dikeluarkan Pemprov. Terlepas dari amatirnya Prijanto sebagai orang baru dalam birokrasi sipil, ini menjadi kecenderungan ketika ia tidak mampu mengambil peran dan menempatkan diri dalam labirin strategis nan seksi yang menjadi magnet ibu kota. Berbeda dengan Jusuf Kalla (JK) yang cukup dapat mengambil peran strategis ketika menjadi orang  nomor dua republik dengan kunjungan populis ke daerah bencana, juga terkadang menyembul dari keijakan mainstream pemerintah yang coba didistorsi menjadi tendensiusitas pada akar rumput (rakyat). Dan ini terbukti ampuh, elektabilitas hingga citra yang ia (JK) dapat menjadi nilai tersendiri, belum lagi manuver ketika menjadi ketua umum Palang Merah Indonesia yang notabene bergerak dibidang sosial kerakyatan, tinggal “duduk manis” menunggu pinangan menuju 2014. Basis massa, citra dan sokongan finansial yang besar sebagai pengusaha terbukti ampuh menggaet PPP sebagai kendaraan politik, dan menjadi isu sentral.

Keputusan kontroversial Prijato sebenarnya sudah terendus berbagai pihak, apalagi ia juga jarang tampil ke publik. Menjadi pertanyaan besar ketika kultur orang nomor dua justru menjadi kompetitor ketika bertarung dengan sang incumbent diarena pilkada selanjutnya. Awam memandangnya sebagai strategi politik Foke menahan laju sang wakil sebagai kompetitor dalam suksesi kedepan, ditambah perbedaan perspektif dalam hal kebijakan, lengkaplah sudah clash tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan DKI adalah ejawantah kue yang “seharusnya” dinikmati bersama, apalagi sebagai pasangan politik.

Wakil yang setengah hati

Keinginannya yang kuat untuk meletakkan kursi DKI 2 ternyata harus dikubur dalam-dalam. Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta 6 Maret 2012 menghasilkan keputusan penting, ditolaknya keinginan Prijanto untuk mundur dari Wakil Gubernur DKI Jakarta. Bagaimanapun, ia diharuskan mesra dengan Foke hingga Oktober 2012, setidaknya dihadapan rakyat DKI yang dari awal memberinya amanah sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Konstelasi menuju DKI I semakin menarik, setelah dua balon independen - Hendarji Soepanji-Riza Patria dan Faisal Basri-Biem Benyamin - cukup percaya diri mendeklarasikan sebagai balon, disusul Wanda Hamidah dan Nachrowi Ramli, masih ada nama-nama lain yang foto dan jargonnya masih setia memenuhi sesaknya pemandangan ibu kota. Sebut saja Triwaksana dan Nono Sampono, nama terakhir juga menjadi kompetitor Jokowi dan Prijanto dalam menentukan kendaraan politik lewat PDI Perjuangan. Berita terkini dari menariknya tarik ulur menuju DKI 1 ialah mundurnya Prijanto dari persaingan seleksi di partai oposisi terbesar tersebut (Koran TEMPO, Rabu 7 Maret 2012, hal A4), juga dengan Golkar yang menomorsekiankan Priya Ramadhani dan Tantowi Yahya demi mengusung Alex Noerdin.

Pertanyaan pun menyeruak, bagaimana selanjutnya Prijanto setelah gagal di dua fase? Fase meletakkan jabatannya yang ditolak DPRD pada sidang paripurna dan fase mundurnya ia dari balon yang diusung PDI P. Fase pertama dinilai menjadi fase genting karena ia harus mencoba menyatukan kembali konflik politiknya dengan Foke, minimal menyederhanakannya dan itu tidak mudah. Terkurasnya energi - setidaknya hingga demisioner - membuat terganggunya konsentrasi (bila) menuju DKI 1. Berdasarkan fakta empiris, ia akan sukar setelah pelik mengambil momen dan peran strategis yang baik seperti JK. Proyek kebijakan “kue politik” pun tidak akan menghampirinya dengan stigma negatif pasca menyatakan mengundurkan diri, padahal itu yang dibutuhkan sebagai faktor fundamental dalam pertarungan disaat suksesi nanti. Fase kedua adalah masalah kendaraan politik yang mempunyai relevansi dengan fase pertama tadi. Mundurnya ia dari daftar yang diusung PDI P sebenarnya tidak menimbulkan faktor keuntungan politik dalam bargaining, partai-partai besar punya gacoan sendiri dan ini akan menyulitkan balon independen bila tidak mempunyai modal finansial dan basis massa yang besar.

Magnet sang incumbent

Dalam isu yang beredar dikalangan aktifis, majunya balon independen tidak lepas dari strategi politik incumbent untuk membuka alur basis suara apabila pilkada DKI terjadi dua putaran, walaupun bisa menjadi bumerang karena realitanya Golkar dan Demokrat juga mendelarasikan balonnya. Deklarasi yang lebih awal seakan menjadi gertak politik bagi partai yang mempunyai kursi dibawah 15 untuk mencalonkan balonnya sebagai DKI 1, konsekuensinya jelas, bargaining position untuk mendukung incumbent dengan cara membuat koalisi besar partai menengah untuk menghambat laju partai besar. Skenario tersebut akan teraplikasi pada uji kepatutan dan kelayakan di KPU DKI Jakarta apakah balon tersebut berhasil bermetamorfosa menjadi calon atau tidak. Khusus balon independen, gagalnya menjadi calon sudah pasti bagian dari skenario politik. Dengan adanya kontrak politik, incumbent akan diuntungkan dengan meleburnya kekuatan independen tersebut, ditambah koalisi besar partai menengah.

DKI Jakarta sebagai ibu kota negara masih menjadi magnet luar biasa sebagai ladang politik. Bagi aktor dan partai politik, selalu ada orientasi besar dengan mekanisme yang sinambung, apalagi dengan agenda besar 2014.

(1) Aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jakarta Selatan, Peneliti pada SPPB 2 Megawati Institute.

Para Pemikir Indonesia: Beda Metode, Satu Orientasi 

(Refleksi Clash Ideologi Musso-Soekarno)[1]

Oleh: Don Gusti Rao[2]

Prolog

Plato (427 - 347 SM) dalam hikayat kuno yang menggemparkan, pernah menyatakan bahwa puluhan ribu tahun lalu secara serentak, terjadi berbagai letusan gunung berapi yang menimbulkan gempa, pencairan es, dan banjir yang maha dahsyat. Peristiwa itu mengakibatkan sebagian permukaan bumi tenggelam. Akibat dari semua itu adalah hilangnya sebuah “dataran surga” nan makmur yang ia sebut sebagai benua Atlantis. Beratus tahun kemudian, hikayat tersebut diadopsi dan diteliti oleh Fisikawan Nuklir dan Geolog dari Brasil Prof. Arsyio Nunes Dos Santos, tak kalah menggemparkan, penelitian tersebut menghasilkan tesis mencengangkan bagi dunia intelektual. Dari hasil penelitian ilmiah yang kemudian dibukukan, ia fasih mengungkapkan bahwa dataran surga yang hilang yang juga pusat peradaban, kemaharajaan dan asal-usul manusia adalah Indonesia, mari lupakan Mesir, Cina, Yunani hingga Mesopotamia. Hasil penelitian tersebut memang tidak sedikit pun mempunyai efek berarti bagi kehidupan dalam konteks ke-Indonesiaan, diskusi ilmiah yang merupakan sinambung dari buku tersebut juga hanya seru pada awal mula, namun output praktis yang dihasilkan juga menjadi bias tatkala kita mencoba membuat analisis dampak dari peristiwa yang menurut Plato adalah kiamat madya tersebut.

Ternyata secara substantif, kekeliruan besar kita yang berfikir bahwa kekayaan Indonesia hanya terletak pada sumber daya alam merupakan momok yang cukup serius untuk menjadi diskursus akademik, analisis Prof Santos – terlepas dari rasionalisasi siapapun – sedikit membuktikan bahwa Inonesia bagaimanapun juga merupakan dunia peradaban yang kemudian ber-evolusi mencari trah peradaban yang di rasuki oleh pemikiran para tokohnya dengan tinjauan idealisme, mencoba mencari pembenaran dari Prof Santos bahwa secara historis, orang-orang Indonesia yang dianggap pelacur memalukan bagi kaum imperialis mempunyai darah peradaban yang ratusan tahun kemudian melahirkan para pemikir handal yang bisa saja membuat kita berfikir bahwa Indonesia sedang ingin mengembalikan Atlantis versi Plato kerumahnya. Jangan heran ketika saat Indonesia gencar mencari sinar kemerdekaan, aroma Atlantis dengan peradaban dan asal muasal mahluk berakalnya dipancarkan oleh tokoh-tokoh Indonesia lewat fikiran, gerakan, dan diplomasinya. Mereka seakan ingin membuktikan bahwa Indonesia adalah Atlantis yang hilang.

Indonesia pasca Atlantis

          Mafhum ketika dalam diskursus akademik ilmu-ilmu sosial, menelaah terminologi politik dari ujung kiri sampai kanan yang terpetakan menjadi ideologi dari berbagai metode hingga orientasi. Perang ideologi yang berkontinuasi menjadi medan laga personal adalah efek mainstream dari digdaya ideologi yang dibawa oleh embrio perspektif, kepentingan ideal dan praktis.

           Indonesia yang memang harus tabah menerima takdir ketika dalam realitanya diinfiltrasi oleh tindakan monopolistik imperialisme, tanpa disadari melahirkan kisah-kisah heroik etno-nasionalisme kedaerahan. Etno-nasionalisme inilah yang menjadi tonggak awal terhimpunnya ide-ide ingin bebas dan mandiri menjadi negara yang utuh, disana perlukan perjuangan, fikiran, gerakan dan berbagai diplomasi yang relevan. Disamping itu putra-putri terbaik bangsa yang memperoleh pendidikan layak di banding pribumi lain juga menjadi sumbangan terbesar kemerdekaan. Seakan menjadi bumerang bagi sang imperialis, yang dulu memberi kelonggaran bagi mereka untuk belajar, dikemudian hari bergerak melawan dengan berbagai mekanisme yang punya satu tujuan, Indonesia merdeka.

Negara madya, fundamen pemikran

            Polemik dan titik cerah itu bermula dari rumah bercat putih di Jalan Peneleh VII Nomor 29 dan 31 Surabaya. Rumah tersebut adalah milik “bapak diantara bapak bangsa“ Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Seperti diketahui bersama, rumah tersebut dihuni orang-orang yang dikemudian hari mempunyai andil besar dalam pembentukan Republik Indonesia, mereka yang indekos disana adalah tokoh-tokoh yang mempunyai akar rumput massif di masa jayanya, sebut saja Soekarno, Musso, Alimin, Semaoen, dan Kartosoewirjo.

            Bergunul dalam ide disertai diskusi hangat penuh suka cita menjadi makanan hari hari mereka, juga pembelajaran politik dalam lingkup gerakan dan cakupan ideologi oleh sang mentor politik Tjokroaminoto. Tjokroaminoto sebagai mana disebutkandalam literatur tidak begitu tendensius dalam memetakan ideologi bagi para anak muda binaanya, terbukti mereka akhirnya mengambil jalan sendiri-sendiri, Soekarno dengan ideologi Nasionalis-nya[3], trio Musso-Alimin-Semaoen dengan semangat Komunisme, dan Kartosoewirjo dengan Islamisme-nya.

            Mereka merepresentasikan pemikiran Tjokro dari apa yang mereka yakini, kemudian merasa benar secara pemikiran dan terapan. Hingga kemudian hari Tjokro tidak melihat bagaimana murid-muridnya itu “saling bunuh” untuk mebuka jalan fikirannya demi apa yang mereka maksudkan dengan negara ideal versi ideologi yang mereka anggap rasional.

            Papper ini mencoba menganalisis betapa menariknya pertarungan ideologi yang diperankan oleh dua tokoh seperguruan Soekarno dan Musso, pertarungan dua ideologi besar di Indonesia yang mempunyai massa fanatik selain golongan agama, yaitu Komunis dan Nasionalis. Pergesekan keduanya menjadi klimaks ketika terjadi peristiwa Madiun, peristiwa yang menghancurkan puja puji di antara keduanya setelah hampir tiga dasawarsa tidak bertemu dan saling membunuh dengan pidato demagogis tiga puluh hari kemudian lewat corong radio. Peristiwa yang memang masih menjadi misteri hingga detik ini digambarkan sebagai awal keretakan para murid-murid Tjokroaminoto, setelah itu, beberapa tahun kemudian Soekarno yang clash dengan Kartosoewirjo.

            Konflik itu (secara personal Musso-Soekarno) dihembuskan Soekarno ketika mendengar bahwa Musso memberontak dan hendak mendirikan negara Soviet Madiun dengan Musso sebagai presidennya. Dalam pidatonya di RRI Jogjakarta, Soekarno menyudutkan Musso sebagai agen Moskow yang hendak mendirikan negara Soviet Madiun, “negara kita hendak dihancurkan. Mari basmi pengacau-pengacau itu”, lalu diikuti dengan pilihan untuk memilih Soekarno-Hatta atau Musso dengan PKI nya. Mereka saling mencaci, membunuh dengan kata-kata. Tiga jam berselang melalui Radio Gelora Pemuda, Musso membalas pidato Soekarno dengan menyatakan bahwa Soekarno-Hatta hendak menjual Indonesia kepada imperialis Amerika. “Oleh karena itu, rakyat Madiun dan daerah-daerah lain harus melepaskan diri dari budak-budak imperialis itu”.

         Masih tendensiusnya sejarah yang diartikan oleh para sejarawan dengan  latar belakang tertentu membuat peristiwa ini menjadi ceritera yang penuh ambiguitas. Setidaknya ada dua pengarang buku yang saling bersinggungan lewat karya-karyanya, Rebut Kembali Madiun dan Madiun, dari Republik ke Republik karya Himawan Soetanto yang begitu banyak dijadikan referensi dari konflik Musso-Soekarno dalam bingkai peristiwa Madiun dinilai sebagai representasi versi pemerintah dalam menyikapi peristiwa tersebut. Sebagai mana diketahui, Himawan Soetanto adalah Purnawirawan Letnan Jenderal yang turut serta merasakan pekiknya kemelut yang bersejarah tersebut. Ada juga buku Revolusi Agustus nya Soemarsono yang memang terlihat sebagai kepanjang-tanganan PKI dalam menyikapi peristiwa Madiun dan konflik Musso-Soekarno ini.

            Perbedaan mendasar dari dua tokoh besar ini sebenarnya tidak terlalu mencolok, ke duanya adalah retorik handal, demagog dan agitator yang mampu membangkitkan emosi massa, bagi saya, jiwa-jiwa oportunistis yang ia perankan dalam kasus Moskow-kesepakatan Prambanan  hingga peristiwa Madiun cukup membuktikan oportunistis tokoh tersebut. Orientasi besar menjadikan negara Indonesia sebagai negara sejahtera adalah kesamaan para tokoh bangsa, tak terkecuali Musso-Soekarno, namun itu tadi, perbedaan ideologi yang menjadikannya berseberangan mekanisme namun satu orientasi untuk mempertahankan kemerdekaan menjadikannya saling hantam. Ironis memang, karena tatkala keduanya bersatu padu untuk mengisi relung kemerdekaan, akan banyak nilai plus yang didapat negara ini dari dua tokoh yang banyak mempunyai massa hingga akar rumput. Sebagaimana ketika ditanya oleh Soekarno untuk berperan aktif dalam kemerdekaan Indonesia, Musso menjawab singkat: Ik kom hier om orde to scheppen.

Dampak bagi bangsa

          Peristiwa Madiun yang merupakan awal perselisihan keduanya kemudian menggurita menjadi stigma yang amat kejam bagi kaum komunis, mereka dibasmi dengan cara-cara tidak manusiawi, di asosiasikan oleh kelompok agamais sebagai sekelompok manusia tidak bertuhan, dan pengkhianat bangsa bagi kaum nasionalis.

           Bentrok keduanya pun menjadi kerugian besar bagi Indonesia yang kemudian mendapat agresi militer dari Belanda medio akhir 1948, konflik Musso-Soekarno pun tanpa disadari menjadi pemicu utama disintegrasi bangsa. Kaum simpatisan buruh tani yang sangat fanatik kepada agitasi egalitarian komunis, kemudian dibasmi dan dikenai sangsi sosial. Fenomena tersebut berdampak pada adanya dikotomi parsial dalam kelompok masyarakat.

         Musso-soekarno juga mewarisi perang seru dalam peta ideologi, karena bagaimanapun, NASAKOM yang dicita-citakan Soekarno tidak akan mengena dengan dalih apapun. Begitu kejamnya ideologi yang digambarkan dari banyaknya korban dalam suatu clash, membuktikan bahwa bagaimanapun ideologi adalah tonggak fondasi yang tersekat dalam bingkai kenegaraan.

 Sumber bacaan:

-     - Harry A. Poezze, ”Madiun 1948: PKI Bergerak”. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakarta, 2011.

-          -  Himawan Soetanto, ”Madiun, dari Republik ke Republik”. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2006.

-       -Soemarsono, ”Revolusi Agustus, Kesaksian Seorang Pelaku Sejarah”, Transkip & Edit oleh Komisi Tulisan Soemarsono, Eropa. Jakarta: Hasta Mitra, 2008.

-     - Tim Buku Tempo, ” Muso, SI Merah di Simpang Republik”. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2011.

---

[1] Disampaikan sebagai pengantar diskusi pada kelas Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa (SPPB) Megawati Institute. Kamis, 16 Februari 2012.

[2] Mahasiswa Ilmu Politik UNAS, Aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jakarta Selatan, Siswa SPPB Megawati Institute.

[3] Yang kemudian bersinggungan dengan semangat sosialisme melahirkan apa yang ia sebut sebagai Marhaenisme atau ada yang menyebutnya dengan Soekarnoisme berdasarkan perspektif kekinian.

Ragam Telaah Konsepsi Agama-Bangsa*

“Saya minta dengan rasa menangis, rasa menangis, supaya sukalah saudara-saudara menjalankan offer (pengorbanan) ini kepada tanah air dan bangsa kita, pengorbanan untuk keinginan kita, supaya kita bisa lekas menyelesaikan, supaya Indonesia merdeka lekas damai”.

               Meminjam K.H Firdaus A.N.[1], “rayuan Soekarno” yang fasih tersebut berhasil mengelabui kubu Islam dalam pengurangan tujuh kata sakral piagam Jakarta, yang kemudian bersama kubu nasionalis lain seperti Bung Hatta meyakinkan KI Bagus Hadikusumo yang dianggap mewakili tokoh-tokoh Islam lain pada pagi hari sebelum sidang PPKI.

           Meski tdak bisa dikatakan sebagai awal konflik antara “kubu” Nasionalis – Islam, namun ini di yakini cukup menjadi embrio yang kemudian sebagai parameter polemik klasik keduanya.

            Kubu nasionalis-sekular, dengan prularitasnya memang menginginkan negara inklusif yang bersahaja, walaupun di peruntukkan bagi pemeluknya, syariat Islam dalam piagam Jakarta dinilai akan menjadi sebuah sentimental agama dan gurita disintegrasi dalam negara yang masih hijau. Mereka peka bahwa ini bisa di jadikan sebagai senjata ampuh untuk kemudian menggalang kekuatan menjadi sebuah negara teokrasi eksklusif. Beberapa cendikia muslim yang dianggap radikal terbukti mengimplementasikannya lewat beberapa kup tatkala Indonesia masih merasakan hegemoni kemerdekaan awal. Padahal, awam pun mahfum, negara teokrasi dengan ke-khalifah-annya adalah utopia besar di tengah pemikiran-pemikiran kecil bila di terapkan di Indonesia. Sebuah hal yang mubazir, tatkala memaksakkan khalifah di negara bhineka yang notabene terdiri dari berbagai umat, mengapa tidak serta merta membuat paradigma kritis tentang konsepsi negara Rasul? Negara dengan tingkat relijiusitas tinggi yang mengakomodir berbagai umat. Indonesia pun dulu di yakini adalah ejawantah dari negara Rasul, yang menjadi wadah lintas umat.

                Kembali ke piagam Jakarta, yang menarik, disela pertentangan kubu yang dianggap radikal dan tidak bisa menerima pencoretan tujuh kata tersebut dengan kaum nasionalis-sekuler, terselip kisah SARA yang dinamis, kisah (konon) tendensi sepihak akibat sentimentil ke - agamaan. Adalah Dr. Sam Ratulangi, politisi Kristiani Manado yang dikatakan mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan normatif tersebut.[2] Sebelumnya, politisi kristiani lain, A.A. Maramis, turut dengan tulus menandatangani piagam bersejarah bersama sembilan orang perwakilan agama dan golongan lain. Diyakini, hal tersebut – peran Sam Ratulangi – masih simpang siur, mungkin karena cukup sensitif dan riskan. Selain itu, validitasnya tidak kuat karena satu-satunya buku yang mengulas kejadian tersebut adalah terbitan Cornell University,[3] Amerika Serikat, terkesan provokatif.

Disintegrasi laten

                Prof. Dr. Hamka Haq, penulis buku Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam ketika berkunjung ke Makassar dan berkomunikasi dalam sebuah forum dengan pemeluk Hindu,[4] mendapatkan sebuah argumen yang menarik, si pemeluk Hindu itu berkata, “kami tidak berkeberatan dengan syariat Islam yang di peruntukkan bagi pemeluknya, tapi jangan terkejut, ketika nanti begitu banyak muslim yang berbondong pindah keagama kami”. Ya, dengan begitu, mudah bagi kaum muslim untuk menjadi sebuah klaim pada saat persidangan kejahatannya, bahwa pada saat itu juga berpindah agama, agar terhindar dari syariat islam yang di peruntukkan bagi pemeluknya. Ini menggelikan, niscaya agama dijadikan sebagai wahana bermain dalam konsepsi kejahatan, dalam taktik kriminalitas. Membebaskan mereka memainkan agama tanpa sebuah manifestasi yang solutif adalah fikiran kerdil.

                Faktor fundamental pemikiran Piagam Jakarta mungkin tidak terlalu kritis mengarah kesana, menganggap hal itu wajar adanya. Padahal adalah sebuah kekeliruan besar disaat negara madya sibuk mengurusi jatidiri dalam ruang relijiusitas di campuri oleh praktek-praktek konyol.

“Terpelihara” dengan baik         

                Konflik tersebut pun bermetamorfosa hingga kini, bak bola salju yang semakin besar, polemik meluas dan semakin mengena pembahasannya terkait sebuah ideologi yang disakralkan pada Orde Baru: Pancasila. Meminjam Gus Dur, bahwa pancasila adalah manifestasi-implisit dari berbagai ideologi besar dunia yang hegemonial di Indonesia, Agamais yang memang condong ke Islam lewat frasa “Ketuhanan yang Maha Esa”-nya diwakili oleh sila pertama,. Sosialisme yang merupakan fundamental dari seluruh ideologi dunia ada pada sila ke dua, sila ketiga manifestasi dari Nasionalisme, sila ke-empat mewakili prinsip-prinsip demokrasi, dan komunisme lewat egalitariannya termaktub pada keadilan sosial pada sila pamungkas.

                Pancasila yang secara substantif dilahirkan pada masa Majapahit, akibat salah persepsi, memang terkesan menjadi tameng bagi kaum Nasionalis. Sakralisasi Pancasila – yang memang tidak perlu – menjadikan kaum Islamis konservatif merasa jijik dan wajib melakukan koreksi mendalam pada sebuah fenomena yang parsial. Semua kemelut keagamaan-kebangsaan pada saat dan pasca Orde Baru di nakhodai oleh isu seksi Pancasila dan asas tunggalnya menjadi hal yang sensitif.

           Lahir pula berbagai organisasi yang secara ideologi bersikap korektif terhadap pancasila, konsekuensi demokratisasi pasca berakhirnya rezim otoritarian. Kelompok-kelompok radikal yang memang alergi terhadap Pancasila terus bergerak secara under ground, bermain bersih secara persuasif, doktrinasi yang dilakukan secara komperhensif tidak jarang menjadikan regenerasi-kaderisasi yang optimal, yang menghasilkan kader-kader akademis. Sasaran jelas, pada akar rumput yang masih hijau, karakteristik yang dibentuk sejak dini untuk kemudian mendikte asas tunggal.

                Kekeliruan yang masih terpelihara dalam track Pancasila adalah produk-produk Orde Baru, seperti asas tunggal misalnya, asas yang lahir dari sebuah ketakutan rezim dinilai sudah kadaluarsa bila diterapkan saat ini. Kata kuncinya hanya satu: setiap asas yang secara ideologi maupun implementasi tidak kontraproduktif dengan nilai-nilai Pancasia. Asvi Warman Adam, sejarawan LIPI,[5] sedikit mengkoreksi, menurutnya perlu dipertimbangkan kembali penerapan asas tunggal Pancasila pada organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Pada masa Orde Baru, hal itu dipaksakan dengan tekanan. Apakah sekarang dapat dilakukan dengan sukarela? Bila Undang-Undang mengenai politik, kepartaian, dan organisasi kemasyarakatan membolehkan adanya ideologi lain di luar Pancasila (Asal tidak kontraproduktif), bukankah itu memberi peluang munculnya kembali perdebatan lama yang sesungguhnya tidak produktif? Memang diakui, selain dari keran kebebasan pers, di buka seluasnya kebebasan berdemokrasi.

          Yang memang perlu sedikit di wanti adalah banyaknya ormas islam yang tidak kaku mempertontonkan keradikalannya, padahal sudah jelas secara nilai jauh dari Pancasila. Inilah yang sukar terealisasi, mau di teropong dari sudut pandang manapun, tidak ada kontraproduktif anatara Islam dan Pancasila, meminjam pak Tjokro, pengarang buku Islam dan Sosialisme yang mahsyur itu, kerangka fundamental islam adalah sosialisme. Secara esensi pasti mempunyai prinsip adil dan sama rata-sama rasa, egaliter. Pun dengan Pancasila yang gandrung akan nilai sosialisme. HTI, yang menurut Ulil Abshar Abdalla adalah ancaman serius bagi NKRI dibanding NII.[6] Ormas yang dikenal gemar long march ini memang secara terang-terangan menegaskan ingin mendirikan Khilafah Islamiah di negara majemuk ini. Bagaimana dengan Front Pembela Islam yang memang cukup tegas membela prinsip islam? Habib Muksin dalam sebuah diskusi di Megawati Institue menjelaskan bahwa FPI dari dulu tidak menolak Pancasila, ia mengatakan FPI hanya menolak dengan tegas oknum-oknum yang mensakralkannya.

               Asas tunggal memang sebuah kekeliruan yang wajib di koreksi, namun dengan munculnya ormas yang bisa menjadi sebuah ultimatum kontekstual, koreksi tersebut tidak mudah, butuh waktu dan konsesus bersama.

               Bangsa adalah sebuah spektrum besar yang di dalamnya terdapat manusia yang mempunyai hak hidup dan hak berideologi, analogi sebuah laut, tidak hanya Hiu saja yang dengan keperkasaan dan keangkuhannya hidup di dalam dengan sewenangnya, ikan-ikan kecil yang sudah ditakdirkan menjadi mangsa pun berhak untuk mencicipi asinnya air laut, terserah bagaimana Hiu itu dapat menjaga ritme kapan dan dimana untuk menyantap ikan-ikan kecil tersebut, butuh jarak dan dimensi waktu yang sinambung untuk menikmatinya, agar tersedia esok hari bagi keluarga dan spesiesnya. 

           Tulisan ini tidak menjadi sebuah elaborasi mendalam terkait historia agama dan nasionalisme (bangsa) dari masa ke masa, namun menjadi tinjauan praktis sebagai sebuah refleksi. Tak dinyana, pertarungan ideologi bak teka-teki “telur atau ayam” pada masa kecil dulu, sukar di tebak. Meminjam cendikia lokal bahwa ideologi tidak akan pernah habis, ia akan terus berproses dan berkontinyuasi, datang dalam segala bentuk, berbagai wajah dan wacana.

*Oleh: Don Gusti Rao 

Sabtu130811.15:31 @ Ruang Tengah

---

[1] Dalam “Dosa-dosa Politik Orde Lama dan Orde Baru yang Tidak Boleh Berulang Lagi di Era Reformasi” Hal.64

2 Ibid. hal 67

3 Ibid

4 Dalam diskusi dan bedah buku, “Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam” karya Prof. Dr. Hamka Haq, M.A. di Megawati Institute, 10 Agustus 2011

[5] “Berpancasila Jangan Tanggung” Koran Tempo, edisi 31 Mei 2011, hal A 10

[6] Diskusi “Gerakan Tangkal NII”, Kamis 26 Mei 2011 di PB PMII

Ki Hajar Dewantara, Sebuah Refleksi*

           Saat ini, dalam lingkup akademis, siapa yang tidak kenal Ki Hajar Dewantara, tokoh yang awalnya aktif dalam pergerakan politik ini menjadi embrio pemikir dalam perspektif pendidikan. Di balik hegemoni KHD dalam setiap tulisan tentangnya, sosok tersebut ditelaah dalam kelas Sekolah Pemikir Pendiri Bangsa yang di bawakan Giat Wahyudi dari Yayasan Bung Karno. Seperti biasa, muncul diskursus-dialektika tentang sepak terjangnya, baik dalam dunia politik maupun pendidikan.

            Bagi saya, sosok “revolusioner” KHD dalam dunia pendidikan serta sepak terjangnya sebagai aktifis politik dan wartawan mempunyai tiga poin yang menarik untuk di elaborasi secara konferhensif:

·         Pergeseran KHD dari dunia politik ke dunia pendidikan

·         Kategorisasi KHD sebagai sosok “revolusioner” dalam lingkup pendidikan

·         Strategi KHD dalam mengajar, dalam lingkup pendidikan

·         Peran serta dalam pra kemedekaan: Nasionalisme atau Etnonasionalisme-Jawaisme?

Pergeseran paradigma

Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik.[1] Sejak berdirinya Boedi Oetomo (BO) tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia (terutama Jawa) pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama BO di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya.

KHD muda juga menjadi anggota organisasi Insulinde, suatu organisasi multietnik yang didominasi kaum Indo yang memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda, atas pengaruh Ernest Douwes Dekker (DD). Ketika kemudian DD mendirikan Indische Partij, KHD diajaknya pula.

Ini adalah fenomena menarik, dimana KHD yang dikenal sebagai aktifis politik kemudian – pasca “di buang” ke Belanda – bergeser paradigma ke dunia pendidikan. Walaupun akhirnya namanya cukup mentereng di dunia pendidikan, namun menjadi sangsi ketika hal itu terjadi pasca pengasingan dalam sepak terjangnya sebagai aktifis politik. Perspektif liar pun mengemuka menjadi seperti sebuah desain bahwa imperial Belanda memobilisasi individu kritis seperti KHD untuk meninggalkan dunia politik, terlepas dari kemudian hegemonial KHD dalam dunia pendidikan.

Kategorisasi KHD

            Dunia pendidikan konserfatif yang dikomandoi oleh sistem “santri” yang cukup popular di daerah-daerah, dianggap menjadi sistem yang mumpuni untuk Indonesia pada saat itu, apalagi sebagian besar non-priyayi yang tidak bisa masuk sekolah elit seperti STOVIA/HBS.

            KHD muncul dalam labirin sistem santri yang dianggap melulu tentang agama yang kental dengan ortodoksinya. Sistem pendidikan yang dia ubah menjadi sistem pendidikan umum – yang dia dapat dalam pembuangan di Belanda – non kelas tanpa meninggalkan esensi keagamaan.          

Menarik, teringat dengan KH. Wahid Hasyim, santri tulen ayahanda KH Abdurrahman Wahid, seorang moderat muslim dalam dunia pendidikan yang di anggap revolusioner tatkala memberikan sumbangsih pikiran tentang perlunya ilmu pendidikan umum di dunia pesantren. KH. Wahid Hasyim pun menjadi orang yang berperan dalam me-moderasi paradigmais santri pesantren, ini dibuktikan ketika dia yang notabene putra Hadratus Syeikh Hasyim Asyari berani dengan lantang memakai celana panjang di dalam lingkup pesantren, cukup berani dan revolusioner masa itu.

Pertanyaanya, setelah tanggal kelahirannya di jadikan hari pendidikan nasional (yang masih menjadi kontroversi hingga saat ini), dan semboyannya dijadikan slogan Kementerian Pendidikan Nasiuonal Indonesia. Apakah dia layak di kategorisasi menjadi seorang Revolusioner pendidikan layaknya KH. Wahid Hasyim?

Strategi dalam mengajar

        Giat Wahydi, dalam persentasinya di kelas ke enam Sekolah Pemikir Megawati Institute, menerangkan salah satu fenomena yang menarik dari tata ajar KHD adalah ketika beliau mengajar, dan ada salah satu murid yang bermain kelereng, beliau tidak memarahinya, namun terus melangsungkan kegiatan.

Dalam proses belajar ajar di ruang kelas KHD juga melarang setiap guru atau pamong menghukum dan memarahi siawa-siswinya, walau dalam keadaan bagaimanapun. Tampak dalam  proses ini KHD memberikan kebebasan luar biasa bagi sebuah proses pendidikan.

Paradigma pendidikan yang universal dan progresif jarang dipahami, seperti postulatnya yang terkenal dalam menghadapi dominasi sistem pendidikan kolonial, dalam praksis: setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolahan, jelas menggambarkan pola pendidikan yang radikal dan telah menempatkan alam terkembang sebagaiuniversitas kehidupan.[2]

           Kritik menarik, apakah sistem pengajaran tersebut ampuh? Memang belum ada sebuah pembuktian komperhensif tentang ini, namun, pemikiran tersebut menjadi model kritik tajam bagi sistem masa kini. Lalu, apakah dengan membiarkan siswa bermain kelereng pada kegiatan belajar mengajar tidak merupakan manifest dari kemanjaan tanpa sedikitpun bernuansa akademis? Apakah juga KHD membiarkannya karena keterbatasan penglihatannya yang agak bermasalah?

Nasionalisme atau Jawaisme?

            Ada sebuah anekdot kritis yang berkembang tentang pahlawan-pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia, nama-nama seperti Cut Nyak Dien, Imam Bonjol, Pattimura dan lainnya adalah pahlawan etnonasionalis kedaerahan, mereka “memberontak” ketika daerahnya di usik, jadi bukan karena integritas nasionalisme Indonesia di bawah praktek kolonialisme.

Pun dengan KHD, yang dianggap membuat sebuah terobosan kritis dalam lingkup pendidikan hanya untuk etnis Jawa, bukan untuk warga Indonesia secara keseluruhan.

Memang peradaban Jawa yang dianggap lebih modern menjadikannya melahirkan berbagai cendikia yang melahirkan paradigma konsep ketata negaraan yang lebih maju, menjadikan klaim distorsif Jawaisme yang kental.

*Oleh: Don Gusti Rao, Peserta pada kelas Sekolah Pemikir Pendiri BangsaMegawati Institute

---

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Ki_Hadjar_Dewantara

[2] “Mengenang Si Drop Out, Dewantara (Setiap Orang Guru dan Setiap Tempat Sekolahan) dalam Harian Rakyat Merdeka, Minggu Pahing, 6 Mei 2001/12 Shafar 1422, Hal 3

Sosialis-Islamis Tjokro*

          Dari semua literatur tentangnya, sudah beragam telaah mengenai pemikiran sosialisnya. Pun dengan buku Islam dan Sosialisme, sosialisme di terangkan sebagai kerangka islam kontekstual. Esensi dari seluruh ideologi dunia adalah apa yang di namakan dengan sosialisme, yang merupakan faktor fundamental.

            Haji Oemar Said Tjokroaminoto lahir pada 1882, dari keluarga priyayi di Ponorogo.  Pada awalnya, ia juga mengikuti jejak kepriyayian ayahnya, sebagai pejabat pangreh praja. Ia masuk pangreh praja pada tahun 1900 setelah menamatkan studi di OSVIA, Magelang. Pada tahun 1907, ia keluar dari kedudukannya sebagai pangreh pradja karena ia muak dengan praktek sembah-jongkok yang dianggapnya sangat berbau feodal. Ia kemudian hijrah ke Surabaya, ikut sekolah malam tehnisi dan kemudian bekerja menjadi tehnisi di pabrik gula Rogojampi. Setelah SI berdiri, ia keluar dari pekerjaan dan menjadi pemimpin pergerakan di Surabaya. Dari pergerakan inilah –lewat memimpin SI dan Perusahaan Setia Oesaha- ia mampu mencukupi kehidupannya.Sebagai pemimpin SI, ia dipuja bak ksatria menang setelah perang. Ia dianggap orang yang berbakat dan mampu memikat massa. Bahkan ia juga merupakan guru yang baik, dan mampu melahirkan tokoh-tokoh pergerakan hingga awal kemerdekaan. Diantara murid-murid Tjokro yang terkenal adalah Sukarno, Kartosuwiryo dan juga Musso-Alimin. Sukarno, sebagaimana dikenal luas, adalah murid dan penghuni pondokan Tjokro, serta juga menantu Tjokro. Sukarno menyerap kecerdasan Tjokro, terutama dari gaya berpidato. Pada masa kemerdekaan, Sukarno dikenal sebagai tokoh nasionalis, proklamator dan presiden R.I. Kartosuwiryo, juga pernah beberapa tahun tinggal bersama Tjokro. Setelah kemerdekaan, Kartosuwiro mendirikan Darul Islam sebagai perlawanan terhadap Sukarno. Musso-Alimin, dua tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI), juga merupakan murid Tjokro. Keduanya, Pada tahun 1948 di Madiun, juga bertarung dengan Sukarno. Jadi pertarungan Nasionalisme Sukarno- Islam Kartosuwiryo-Komunis Musso/Alimin, adalah pertarungan antara murid-murid Tjokro. Hal ini mengisyaratkan bahwa Tjokro ditafsirkan berbeda oleh para muridnya. Dalam beberapa hal, ide Tjokro lebih dimengerti Sukarno yang mengolahnya menjadi Nasakom, sebagai lambang persatuan nasional.

            Disaat masuk dalam wilayah pergerakan nasional, Tjokro pada awalnya mulai dikenal sebagai pemimpin lokal Sarekat Islam (SI) di Surabaya. Dalam aktivitas-aktivitas SI, Tjokroaminoto yang kemudian menduduki posisi sentral di tingkat pusat, menjadi demikian berpengaruh bukan hanya karena ia adalah redaktur Suara Hindia, tetapi  juga karena tidak adanya orator saingan dalam vargadering-vargadering  SI yang sanggup mengalahkan “suara baritonnya yang berat dan dapat didengar ribuan orang tanpa mikrofon”.  Dibawah kepemimpinannya, Sarekat Islam menjadi organisasi yang besar dan bahkan mendapat pengakuan dari pemerintahan kolonial. Hal ini tidak lain, adalah sebagai hasil pendekatan kooperatif yang dijalankan Tjokroaminoto.  Ketika terjadi polemik keanggotaan ganda dalam tubuh Sarekat Islam, Tjokro adalah tokoh yang menginginkan persatuan SI dapat dipertahankan. Ia lebih mengidentifikasikan dirinya sebagai perekat antar pihak yang bertikai, walau dalam beberapa hal ia lebih dekat kepada kelompok SI- Putih. Menjelang perpecahan SI, personalitas Tjokro mulai banyak dipertanyakan. Pada 6, 7 dan 9 Oktober 1920, Dharsono membuat artikel panjang mengkritik Tjokro yang dianggap menyengsarakan SI dengan pengeluaran kepentingan pribadinya yang berjumlah besar (3000 gulden). Dharsono menuduh secara tidak langsung dengan mengatakan bahwa Tjokro terlibat penggelapan, “mengapa CSI tidak punya uang…sedangkan Tjokro kelimpahan”, demikian tulis Dharsono.

Islam-Sosialis, sebuah dikotomi

            Selanjutnya, tepat ketika ia berumur 40 tahun, Tjokro mulai beralih kepada Islam dalam arti yang lebih serius. Pada September 1922, ia mulai menerbitkan artikel berseri “Islam dan Sosialisme” di Soeara Boemiputera dan mencoba mendasarkan pandangan sosialismenya pada Islam. Pada Kongres Al-Islam di Cirebon, 31 Oktober-2 November 1922, ia juga diangkat sebagai ketua kongres. Arti penting kongres ini, seperti dikatakan Agus Salim, yaitu untuk “mendorong persatuan segala golongan orang Islam di Hindia atau Orang Islam di seluruh dunia dan Bantu-membantu” dan melihat Kemal Attaturk sebagai pemimpin teladan yang bekerja demi persatuan Islam (baca, Pan Islamisme). 

            Sebagai tokoh SI, ia kemudian melakukan tur propaganda ke pertemuan SI-SI local. Dalam pidatonya ia sudah melakukan pendikotomian antara Islam dan komunis. Baginya SI adalah berdasarkan Islam, dan karena kaum komunis itu Atheis (tidak bertuhan) maka komunisme tidak sesuai dengan SI.  Sesudah kongres CSI di Madiun, 17-23 Februari 1923, Tjokro semakin mengecam kaum komunis. Bahkan ia juga akan membentuk SI dan PSI tandingan, ditempat-tempat dimana kaum komunis melakukan kontrol terhadap SI. Dengan demikian, dimulailah suatu upaya disiplin partai, untuk membersihkan SI dari unsur komunis. Akibatnya kelompok SI pro-komunis, mengadakan kongres tandingan di Bandung dan Sukabumi pada Maret 1923. Dalam forum itu, Tjokro dikecam oleh HM Misbach, bahkan Tjokro dianggapnya sebagai racun karena dianggap melakukan pembohongan dengan dikotomi Islam-komunis. Misbach menuding bahwa Tjokro hendak menjadi raja dan juga mengungkit kembali skandal Tjokro yang pernah diungkap Dharsono. Secara substansial, Misbach juga menolak dikotomi Tjokro, baginya Islam dan komunis adalah sama, karena memperjuangkan sama rata-sama rasa. Kecaman Misbach terhadap Tjokro, mendapat kecaman balik dari Sukarno, sehingga pada akhirnya Misbach-pun meminta maaf atas pidatonya yang menyinggung.

            Pada perkembangan pemikiran Tjokro selanjutnya, tidak banyak berubah. Saat ia berpidato mengenai Islam, hal ini banyak ditujukan bagi symbol persatuan nasional.  Tjokro misalnya berpendapat bahwa solidaritas bumi putra dibangun atas nama Islam. Dan orang-orang diberitahu bahwa semua anggota SI bersaudara, terlepas dari umur, pangkat dan status.

            Setelah menemukan Islam, maka Tjokro memberi geist baru bagi Islam yaitu dengan sosialisme, yang coba digali dari dalam Al-Qur’an. Tampaknya, Tjokro sadar akan bahaya sosialisme yang dengan “keseksiannya” banyak menarik pengikut dari aktivis pergerakan. Jika Islam dimaknai secara pasif, bukan suatu unsur yang “seksi”, menarik dan berjuang bagi perubahan, maka langkah Islam tidak akan beranjak dari fungsi praktik ritual belaka. Bagi Tjokro, Islam adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan di persatukan, sebagai dasar kebangsaan yang dibangun dalam proses menuju Indonesia.

*Oleh Don Gusti Rao, Refleksi pada kelas ke lima sekolah pemikir Megawati Institue. 

Referensi: Humaidi, “H.O.S Tjokroaminoto: 

Potret Pemikiran Nasionalisme Islam Indonesia”, FIB UI.